Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Properti Lanjutan Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Lokakarya Customer Service Officer (CSO) Kantor Layanan Bersama Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Angkatan II di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Tindak Pidana Perpajakan (Untuk Jaksa dan Penyidik) Angkatan III Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DF PENELITI DOKUMEN TINGKAT AHLI ANGKATAN III T.A 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Tindak Pidana Perpajakan (Untuk Jaksa dan Penyidik) Angkatan II Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTS Perpajakan Menengah Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Warna-Warni Hari Pertama Lokakarya Sinergi – Leadership Supercamp for Executive

    (Gadog) - Untuk kali pertama di tahun 2017, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan kegiatan di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, atau lebih tepatnya bertempat di area Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Dihiasi dekorasi cantik dan tata cahaya penuh warna, Lokakarya Sinergi – Leadership Supercamp for Executive Kementerian Keuangan Tahun 2017 resmi dibuka dan diikui oleh 32 orang pejabat tinggi dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan selama kurun waktu dua hari, 19—20 Oktober 2017. Lokakarya ini bertujuan untuk mengurangi sekat-sekat antar unit, sertadalam rangka meningkatkan sinergi, kemampuan pemecahan masalah, dan memberikan persepektif lain yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Baca Selengkapnya
  • Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang: Selamat Bertanding Mengasah Pengetahuan di Bidang Keuangan Negara

    (Palembang) Kamis, 19 Oktober 2017 Balai Diklat Keuangan Palembang dipercaya menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat dengan Tema Sadar APBN, yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia ke-71. Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, lomba akan berlangsung Rabu dan Jumat, 24 dan 26 Oktober 2017. Baca Selengkapnya
  • Penutupan DF Auditor Kepabeanan dan Cukai Angkatan II : “Jaga terus integritas Saudara!”

    [Jakarta] Rabu, 18 Oktober 2017. “Audit Kepabeanan dan Cukai merupakan ujung tombak DJBC dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai,” ucap Bapak Zaenal Imtihan dalam amanatnya pada penutupan Diklat Fungsional Auditor Kepabeanan dan Cukai Angkatan II siang ini. Penutupan diklat tersebut berlangsung di ruang kelas diikuti oleh seluruh peserta dan perwakilan pejabat struktural Pusdiklat Bea dan Cukai. Baca Selengkapnya
  • Kompetensi Penilai untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan Meningkatkan Penerimaan Pajak

    Tangerang Selatan], Selasa, 18 Oktober 2017. Pada tanggal 16 Oktober 2017 tepat pukul 08.00 Kepala Bidang Penyelenggaraan Bapak Rahadi, S.E., M. E., atas nama Kepala Pusdiklat KNPK, secara resmi membuka Diklat Fungsional Dasar Penilai Pajak Angkatan IV, khusus Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari berbagai daerah. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • PENELITIAN KETENTUAN IMPORTASI DENGAN SKEMA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

    Oleh: Kurniawan, SE Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai ASBTRAK Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (prosedural provision). Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision Baca Selengkapnya
  • OPTIMALISASI PENERTIBAN IPOR BERISIKO TINGGI (PIBT)

    Oleh: Mohamad Jafar Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai Fungsi kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta  pemungutan bea masuk dan bea keluar. Serbuan barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini yang mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa penertiban impor berisiko tinggi. Baca Selengkapnya
  • KETENTUAN TATA RUANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI PROPERTI : SEBUAH ILUSTRASI

    Oleh: Nur Hendrastuti Widyaiswara Pusdiklat KNPK       Pendahuluan Baru-baru ini Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pembangunan Simpang Susun Semanggi II menggunakan dana perusahaan swasta berupa dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang dibayarkan oleh para pengembang kepada Pemda. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan KLB tersebut? Lebih lanjut masyarakat menjadi bertanya apakah keuntungan yang akan diperoleh Pengembang dengan membayarkan dana KLB tersebut sehingga mereka bersedia membayar, mengingat pembangunan simpang susun seperti ini tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar? Apabila dihubungkan dengan nilai tanah karena tanah merupakan obyek dari ketentuan mengenai KLB, maka pertanyaan ini akan menjadi jelas jawabannya. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016