Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Penagihan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pelayanan Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II, III, dan IV (Pengawasan) Angkatan III Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN LOKAKARYA RULES OF ORIGIN ANGKATAN I T.A. 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN SAH MENGIKUTI UJIAN DAN LOKASI UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN FEBRUARI TA 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Manajemen Keberatan dan Banding Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Pembukaan Pelatihan Tematis Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan III Tahun Anggaran 2018

    Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tugas dan wewenang yang begitu banyak diantaranya yaitu menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Pencairan Dana (RPD), memberikan supervisi dan konsultasi, menyusun DIPA, mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi, dan menetapkan pejabat-pejabat lainnya, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pejabat Pengadaan.   Baca Selengkapnya
  • Belajar demi Meningkatkan Kapasitas dan Kesiapan dalam Bertugas

    JAKARTA, 21 Februari 2018. Pusdiklat Pajak melaksanakan upacara pembukaan berbagai diklat perpajakan tahun anggaran 2018 di Aula Pusdiklat Pajak pada Selasa, 19 Februari 2018. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Penyelenggaraan Pusdiklat Pajak Mardial bertindak sebagai inspektur upacara. Acara pembukaan dihadiri oleh pejabat eselon III dan eselon IV baik dari Pusdiklat Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan Widyaiswara. Baca Selengkapnya
  • Berencana Kembangkan Corporate University, Kemensos Kunjungi BPPK

    [Jakarta] Selasa, 20 Februari 2018. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang dipimpin oleh Asep Sasa Purnama mengunjungi BPPK untuk berdiskusi mengenai implementasi Kemenkeu Corpu di Kementerian Keuangan. Baca Selengkapnya
  • Tiga Diklat Berlangsung di BDK Makassar

    [Makassar] Selasa, 20 Februari 2018. Pada hari Senin, 19 Februari 2018 Balai Diklat Keuangan (BDK) Makassar menyelenggarakan tiga diklat sekaligus. Ketiga diklat tersebut yaitu Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penyuluh Perpajakan, Pelatihan Analisis Laporan Keuangan (ALK) Perpajakan Tingkat Dasar Angkatan I, dan Diklat Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Angkatan I. Lokasi penyelenggaraan diklat masih sama dengan diklat sebelumnya, yaitu Hotel Santika di Jalan Sultan Hasanuddin No.40, Maloku, Makassar. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Angkringan vs Restoran Tinjauan dari Aspek Keadilan Pajak

    Oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan)   Abstrak Sektor usaha kuliner saat ini tumbuh dengan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha kuliner dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa terdapat asas keadilan belum diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha sektor kuliner ini. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, beban pajak penghasilan sektor usaha kuliner yang menggunakan tempat usaha permanen berbeda dengan yang menggunakan tempat usaha tidak permanen atau bongkar pasang. Penulis memberikan gambaran dan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk masing-masing usaha tersebut. Kata kunci:Kuliner, asas keadilan, pajak penghasilan Baca Selengkapnya
  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pernyataan tanggung jawab yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Penanggung jawab unit akuntansi belum didasari dengan mekanisme penilaian ICOFR (Internal Control over Fiancial Reporting) atau PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik, sehingga diperlukan Penerapan, penilaian dan reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Baca Selengkapnya
  • Internal Control over Financial Reporting (ICoFR): Tahap Perencanaan Proses Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan

    Oleh : Puji Agus, SST, Ak., M.Ak, CA Widyaiswara Madya Abstrak: Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, Oleh karena itu maka Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016