Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pemahaman Proses Bisnis Perimbangan Keuangan bagi Inspektorat Jenderal Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Aplikasi SIMAN tingkat Dasar Angkatan II +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Manajemen Keuangan Daerah tingkat Dasar untuk Jafung AKPD Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pemeriksaan Piutang Negara tingkat Dasar Tahun 2017 di BDK Makassar +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kepala BPPK: Perkuat Sinergi, Efektivitas dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah

    [Jakarta] Rabu, 20 September 2017. Kepala BPPK Astera Primanto Bhakti mengajak pimpinan badan diklat dan pengembangan SDM untuk memperkuat sinergi, efektivitas, komunikasi, serta koordinasi dalam pengembangan sumber daya aparatur pemerintah antar Kementerian/Lembaga di Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada saat memberikan sambutan pada acara Komunikasi Badan Diklat dan Pengembangan SDM di lingkungan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, serta Kepala Badan dan perwakilan dari 15 Kementerian/Lembaga di Aula BPPK Purnawarman (18/9). Baca Selengkapnya
  • Menkeu: Perbaiki Substansi, Cara, Target Audiens dan Ukur Hasil Serta Dampak Diklat Untuk Kualitas Pemerintahan Yang Lebih Baik

    [Jakarta] Rabu, 20 September 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara Komunikasi Badan Diklat dan Pengembangan SDM di lingkungan pemerintah lembaga pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM yang dihadiri oleh Kepala Badan dan perwakilan 15 Kementerian/Lembaga, termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku inisiator. Pertemuan ini diselenggarakan di Aula BPPK Purnawarman (18/9). Baca Selengkapnya
  • Kabar dari Diklat Effective Negotiation Skills Angkatan IV

    (Tangerang Selatan) Selasa, 19 September 2017 – Dua hari sudah Diklat Effective Negotiation Skills Angkatan Keempat (Diklat ENS Angkatan IV) dilangsungkan di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), tepatnya di Ruang F 208, Gedung F Lantai 2. Sebanyak 22 orang peserta yang berasal dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan akan mengikuti diklat yang berjalan selama tiga hari kerja (18—20 September 2017). Azizatullatifah, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, menyambut dan membuka secara resmi Diklat ENS Angkatan IV. Baca Selengkapnya
  • Ketahanan Mental dan Fisik yang Baik sehingga Siap Ditempatkan Dimana Saja dan Kapan Saja

    [Jakarta] Senin, 18 September 2017. Tidak seperti Senin yang biasa, pagi ini lapangan upacara Pusdiklat Bea dan Cukai dipenuhi oleh para peserta dari 3 (tiga) diklat yang akan dibuka pagi ini. Diklat tersebut antara lain DTSD Kepabeanan dan Cukai Angkatan II diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) peserta, DTSS Pemeriksaan Barang Impor Angkatan IV diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) peserta serta DTU Pembinaan Karakter yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang diikuti oleh sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) peserta. Ketiga diklat ini dibuka secara resmi oleh Bapak Harry Mulya, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai. Upacara pembukaan turut pula dihadiri oleh para pejabat struktural Pusdiklat Bea dan Cukai dan DJBC, para widyaiswara dan tim pelatih Kopassus TNI-AD. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Sarbana-Oxley Act; Sebagai Pengantar

    Muhammad Rifky Santoso Widyaiswara – Balai Diklat Keuangan Medan Pendahuluan   Perusahaan yang membutuhkan modal usaha bisa mendapatkannya dengan menjual saham di Pasar Bursa Saham. Agar sahamnya bisa terjual, tentunya perusahaan tersebut harus bisa memberikan keuntungan yang cukup baik menurut analisa pembeli, dalam hal ini disebut investor. Salah satu sarana untuk mengetahui prospek perusahaan investor mendasari analisanya dari laporan keuangan perusahaan ditambah dengan  informasi lainnya baik yang berdasarkan informasi internal maupun eksternal perusahaan. Untuk menjamin bahwa data internal perusahaan apakah dapat digunakan bagi kepentingan investor, maka diperlukan pihak independen yang memastikan bahwa data laporan keuangan dan data lainnya layak untuk dimanfaatkan. Di Amerika, ada peraturan mengenai penjaminan data yang dikeluarkan perusahaan agar layak digunakan oleh investor. Salah satu peraturannya adalah Sarbana-Oxley (SOX). Dalam tulisan ini, akan dibahas mengapa pemerintah Amerika perlu mengeluarkan SOX serta pengertiannya. Baca Selengkapnya
  • Pemahaman Tax Planning

     Oleh: Muhammad Rifky Santoso  Pendahuluan         Dalam beberapa literatur, sering disebutkan istilah tax aggressive, tax avoidance, tax sheltering, tax evasion, dan tax planning. Apakah semua istilah ini mempunyai arti yang sama atau berbeda? Kalau dilihat dari outcome yang dihasilkan, semua wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, istilah yang ada mempunyai makna yang berbeda. Tulisan ini akan membahas pengertian dari tax planning dan lainnya serta hubungan antar pengertian dari istilah tersebut. Tax Planning Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan merupakan beban karena mengurangi laba yang menjadi penghasilan bagi pemilik modal. Oleh karena itu, selalu ada upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Strategi pengurangan pajak ada yang dilakukan secara legal dan ilegal. Yang dimaksud pengurangan pajak secara legal adalah, antara lain, melakukan transaksi yang tidak dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar pajak bisa dikurangkan, memilih kegiatan usaha yang tarif pajaknya rendah dan memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan pajak. Pengurangan pajak dengan cara ilegal dilakukan, antara lain dengan cara melanggar peraturan pajak yang ada, tidak melaporkan transaksi atau mencatat transaksi palsu sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, mengubah nilai transaksi dan lainnya. Baca Selengkapnya
  • Pembawaan Uang Tunai (Rupiah atau Valuta Asing) Keluar/Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

    Oleh: Hanik Rustiningsih Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.  Di Indonesia pengawasan transaksi keuangan di lakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam rangka pengawasan peredaran uang, PPATK memiliki kewenangan untuk akses data perbankan, namun peredaran maupun transaksi keuangan lintas negara secara tunai tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri.  Undang-undang TPPU mengatur bahwa  pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditempat keberangakatan/kedatangan.   Selain kewajiban pemberitahuan kepada DJBC, pembawaan uang Rupiah juga dikenakan kewajiban izin dari Bank Indonesia (BI) atau memeriksakan keaslian uang tersebut. Kata kunci: uang tunai, impor uang, ekspor uang, pembawaan uang, izin BI Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016