Pengumumanindeks

  • Pengumuman Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Keuangan 2018 Periode I +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN DTSS FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) ANGKATAN II T.A 2017 DI CIMAHI +

    Baca Selengkapnya
  • Kalender Diklat Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil DTSS Pemeriksa Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL SPECIAL ENFORCEMENT TEAM TRAINING TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL DTU KESAMAPTAAN KHUSUS TA. 2017 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • Kepala BPPK Menyapa Para Pegawai di BDK Medan

    [Medan] Selasa, 16 Januari 2018. Bertempat di Balai Diklat Keuangan Medan, Kepala BPPK, Drs. Astera Primanto Bhakti, M. Tax, menyapa para pegawai di Balai Diklat Keuangan Medan. Ini pertama kalinya beliau menginjakkan kaki di Balai Diklat Keuangan Medan. Bapak Astera berbincang singkat mengenai Kemenkeu Corporate University dan current issue lainnya seperti perkembangan Community of Practice serta visi misi BPPK ke depan, dengan didampingi Bapak Harmonis Siregar selaku Kepala BDK Medan. Baca Selengkapnya
  • Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

    [Yogyakarta]Selasa, 16 Januari 2018. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengawal para satker untuk dapat menyusun laporan keuangan kementerian/lembaga, perlu mempersiapkan tenaga pendamping yang jumlahnya tidak sedikit. Baca Selengkapnya
  • Tenaga Pendamping Kompeten, Bukan Berhadapan namun Mendamping Kiri dan Kanan

    [Balikpapan] Selasa 16 Januari 2018. Diklat pertama di tahun 2018 diawali dengan Diklat rutin setiap awal tahun berjalan, yaitu Diklat Penyiapan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dalam rangka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan tahun 2017 dari BPK dari segi penyiapan SDM yang mendampingi para Satker dalam menyusun Laporan Keuangan di Lapangan. Baca Selengkapnya
  • Para Kasubbag Umum Didiklatkan di BDK Medan

    [Medan] Selasa, 16 Januari 2018. Balai Diklat Keuangan Medan hari ini telah memulai Diklat Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum Tahun Anggaran 2018. Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Kasubbag Umum dalam menyusun perencanaan penganggaran sehingga dihasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan kerja sesuai peraturan yang berlaku. Pembukaan diklat dilaksanakan di Gedung Pendidikan Lantai 2 oleh Ibu Tanci Siamni, selaku Kasi Penyelenggaraan dengan didampingi oleh Ibu Risnawaty BR. Surbakti selaku Kasi Evaluasi dan Informasi.       Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • BATAS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN IMPLIKASI HUKUM

    Oleh Abu Samman Lubis* Abstrak Dalam pengelolaan keuangan negara terdapat Presiden, Menteri/Ketua Lembaga, PA/KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara. Masing-masing mempunyai wewenang dan tangung jawab dalam mengelolan keuangan negara. Wewenang dan tanggung jawab dimaksud agar terlaksana mekanisme chek and balancesserta masing-masing pejabat pengelola keuangan negara dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugasnya masing-masing. PPK salah satu  pengelola keuangan negara mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang terbatas yang diberikan oleh perundang-undangan. Kewenangan tersebut apabila disalahgunakan/melampaui kewenangan yang diberikan akan mempunyai sanksi hukum dan apabila terjadi kerugian negara maka wajib mengganti kerugian tersebut. KATA KUNCI: Kewenangan dan Tanggung jawab, PPK, Implikasi Hukum Baca Selengkapnya
  • Mengukur dan Menilai Kemujaraban Program-program Corporate University

    Oleh: Theresia Vera Yuliastanti Corporate university muncul pertama kali sekitar tahun 1920-an dengan berdirinya General Motors Engineering and Management Institute pada tahun 1919 (Lytovchenko, 2016). Pada tahun 1950-an pertumbuhan corporate university semakin intensif sehingga pada sekitar tahun 2000-an, di Amerika Serikat 80% dari 500 perusahaan industri terbesar di Amerika telah dan sedang membangun corporate university milik masing-masing. Selain di Amerika Serikat, corporate university ternyata telah menyebar ke seantero dunia dan berkembang dalam jumlahnya. Di benua Eropa, Australia, dan Asia, perusahaan-perusahaan besar seakan berlomba membangun corporate university-nya. Tak ketinggalan di Indonesia. Di Indonesia, corporate university pertama kali muncul sebagai bagian dari PT Telkom, dengan nama Telkom Corporate University (Suryani, 2013). Selanjutnya diikuti oleh Pertamina Corporate University, dan PLN Corporate University. Tak hanya pada organisasi swasta, corporate university juga turut diadopsi oleh organisasi publik. Beberapa pemerintah kota di Amerika Serikat telah menerapkan konsep corporate university dalam peningkatan kompetensi para pegawainya. Baca Selengkapnya
  • Tantangan Pejabat Administrasi Negara Dalam Membuat Keputusan

    Oleh: Didik Heri Santosa (Widyaiswara Pusdiklat Pajak) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang bisa menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016