Pengumumanindeks

  • Pengumuman perihal surat palsu, menyerupai, dan/atau Mengatasnamakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran +

    Baca Selengkapnya
  • PEMINDAHAN LOKASI PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE JULI TAHUN ANGGARAN 2017 LOKASI UJIAN BATAM +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penggunaan dan Pemanfaatan BMN (Bagi Pengguna Barang) Angkatan I Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN tingkat Madya Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Perencanaan Kebutuhan BMN bagi Pengelola Angkatan II Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Evaluasi Nilai Perusahaan Tahun 2017 di Tangerang Selatan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Pembawaan Uang Tunai (Rupiah atau Valuta Asing) Keluar/Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia

    Oleh: Hanik Rustiningsih Widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai Peredaran uang dapat menjadi indikasi suatu kejahatan, apalagi dalam jumlah yang sangat besar.  Di Indonesia pengawasan transaksi keuangan di lakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam rangka pengawasan peredaran uang, PPATK memiliki kewenangan untuk akses data perbankan, namun peredaran maupun transaksi keuangan lintas negara secara tunai tidak bisa dilakukan oleh PPATK sendiri.  Undang-undang TPPU mengatur bahwa  pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya senilai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditempat keberangakatan/kedatangan.   Selain kewajiban pemberitahuan kepada DJBC, pembawaan uang Rupiah juga dikenakan kewajiban izin dari Bank Indonesia (BI) atau memeriksakan keaslian uang tersebut. Kata kunci: uang tunai, impor uang, ekspor uang, pembawaan uang, izin BI Baca Selengkapnya
  • Menjadi AR yang Kompeten

    oleh : Mohammad Djufri (Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak) Abstrak Target penerimaan pajak yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cukup besar. Semua sumber daya manusia yang dimiliki DJP diarahkan untuk mengamankan penerimaan, tidak terkecuali para Account Representative (AR) yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi. Para AR yang kompeten tentunya sangat dibutuhkan agar tanggung jawab yang diamanatkan dapat tercapai. Kompeten disini tidak saja mengasai pengetahuan dan keterampilan teknis perpajakan, tetapi juga sikap atau perilaku, pengalaman, keinginan (motif), watak dan pola pikir yang berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif yang menjelaskan bagaimana strategi untuk menjadi AR yang kompeten tersebut. Hasil yang diperoleh adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi agar menjadi AR yang kompeten sesuai yang diharapkan DJP. Baca Selengkapnya
  • E-Rekon-LK, aplikasi terobosan untuk rekonsiliasi SAI-SiAP dan konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Kementerian dan Lembaga

    Oleh: Widhayat Rudhi Windarta (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) dan Muhammad Syaifuddin Luthfi (KaSi Perencanaan dan Analisa Sistem Aplikasi Dirjen Perbendaharaan) Abstrak Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sistem tersebut diberi nama Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga (KL). Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Akuntansi Instansi adalah aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dioperasikan secara berjenjang oleh UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA. Perekaman data dilakukan di satker, kemudian data di rekonsiliasi dengan KPPN. Setelah itu data dikirimkan berjenjang ke UAPPA-W s.d. UAPA. Pengiriman tersebut dapat menyebabkan data menjadi berbeda disamping memakan waktu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat wilayah s.d. K/L. Proses pengiriman juga menyebabkan monitoring tidak dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi e-Rekon-LK digunakan untuk mengkonsolidasi data seluruh satker, untuk rekonsiliasi antara satker dengan data KPPN. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilayah s.d. tingkat K/L. Laporan Keuangan tingkat wilayah s.d. K/L dapat diproduksi oleh e-Rekon-LK. Perbedaan data satker dengan unit akuntansi diatasnya dapat diatasi, dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Monitoring satker juga dapat dilakukan dengan cepat pada aplikasi e-Rekon-LK. Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016