Pengumumanindeks

  • Pengumuman Hasil Ujian Ulangan Diklat Perpajakan Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Juru Sita Pajak Daerah Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah Angkatan II Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • Pengumuman Hasil Pelatihan Teknis PBB P2 Dasar Angkatan IV Tahun Anggaran 2018 +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN HASIL PELATIHAN TEKNIS KEPATUHAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2018 DI JAKARTA +

    Baca Selengkapnya
  • PENGUMUMAN TENTANG HASIL DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS) PENGELOLAN BARANG MILIK NEGARA BAGI PENGGUNA BARANG TAHUN 2018 DI BALAI DIKLAT KEUANGAN MALANG +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Peraturanindeks

  • KMK Nomor 590/KMK.01/2016 ttg Pedoman Dialog Kinerja Individu di Lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • PER-2/PP/2016 Tentang Kerja Sama Program Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • KMK Nomor 1329/KMK.01/2015 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan +

    Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Berita Terbaruindeks

  • PELATIHAN PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT ANGKATAN I

      Bogor, 25 April 2018   Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan pembukaan Pelatihan Public Expenditure Management Angkatan I Tahun Anggaran 2018. Bertempat di di Ruang Diskusi Lantai I Gedung Bougenville, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pembukaan diklat dibuka secara resmi oleh Bapak Iqbal Islami, selaku Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Baca Selengkapnya
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

    Dalam rangka  membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Balai Diklat Keuangan Malang menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini merupakan bentuk publikasi yang memberi pesan bahwa pimpinan dan jajaran pegawai Balai Diklat Keuangan Malang sepakat berkomitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Acara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 bertempat di Aula Balai Diklat Keuangan Malang. Hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Timur II, Komandan Batalyon 464 Pasukan Khas TNI AU Abdulrahman Saleh Malang, Kepala Kantor Kementerian Keuangan di Malang atau yang mewakili, Dinas Perhubungan Kota Malang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Balai Besar Bromo, Tengger, Semeru, Komandan Rayon Militer Blimbing, Camat Blimbing, Pengadilan Agama Kota Malang. Turut hadir Perwakilan dari Instansi penegak hukum seperti Kepolisian Sektor Blimbing, Malang, Pengadilan Negeri Malang.     Dimulai dengan pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dilanjutkan sambutan oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Parwanta.Dalam sambutannya Kepala Balai Diklat Keuangan Malang mengatakan, “ Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah awal dalam rangka implementasi  mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Untuk itu, agar proses pelaksanaannya berjalan dengan sukses, Balai Diklat Keuangan Malang membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh mitra kerja terutama para satker yang berada dalam lingkungan kerja Balai Diklat Keuangan Malang.” Selanjutnya Keynote Speech dari Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Timur II, Bapak Agus Hermawan yang memberikan arahan kepada jajaran pegawai Balai Diklat Keuangan Malang mengatakan, “Suksesnya melawan korupsi adalah integritas. Dan itu ada dalam Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah kita anut selama ini.”   Sebagai instansi pemerintah yang memberikan fungsi pelayanan, Balai Diklat Keuangan Malang menyadari pentingnya komitmen untuk memerangi korupsi. Untuk itu kepada para pengguna layanan, telah disampaikan secara terbuka bahwa pelayanan yang diberikan adalah bebas biaya dan bebas gratifikasi.   Dukungan juga diberikan Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II. “Prinsipnya, kami mendukung sepenuhnya upaya Balai Diklat Keuangan Malang untuk mencegah korupsi” ucap Bapak Agus Hermawan dalam sambutannya mewakili para satker. Puncak komitmen Balai Diklat Keuangan Malang ditandai dengan kegiatan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM yang disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Timur II.   Baca Selengkapnya
  • Tata Naskah Dinas Merupakan Kebutuhan Pengetahuan yang Cukup Mendasar

    Pada 23-27 April 2018 Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan sembilan pelatihan di empat lokasi pelatihan yang berbeda, yaitu Pusdiklat Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Pajak, dan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Pelatihan Tata Naskah Dinas Angkatan III adalah salah satu pelatihan yang diselenggarakan di Pusdiklat Keuangan Umum. Baca Selengkapnya
  • GDLN AP Regional Meeting 2018: Pentingnya Mengembangkan Pembelajaran yang Inovatif di Era Digital

    [Jakarta] Rabu, 25 April 2018. Hingga akhir tahun 2017, lebih dari 40% populasi dunia telah terhubung dengan internet, yang artinya lebih dari 3,5 miliar orang. Dari angka tersebut, dua pertiga di antaranya adalah berasal dari Asia Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa keterhubungan kehidupan manusia dengan teknologi informasi Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3

Diklat Terkini

Artikelindeks

  • Sanksi Pidana Perpajakan Apakah Dapat Membuat Efek Jera?

    oleh: Darwin (Widyaiswara Alhi Utama Pusdiklat Pajak)       Abstrak: Sanksi pidana perpajakan merupakan sanksi yang dikenakan baik kepada pejabat maupun kepada wajib pajak. Sanksi pidana yang dikenakan secara umum menyatakan bahwa hukuman pidananya selalu diiringi kata-kata paling lama atau paling banyak yang sering tidak membuat efek jera. Di dalam UU KUP sanksi pidana tercantum di dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, dan Pasal 41C.   Baca Selengkapnya
  • Pedagang Emas Kaki Lima Wajib Dikukuhkan sebagai PKP?

    Oleh: Irawan Purwo Aji Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Balikpapan        1.Pendahuluan Sekitar puluhan pedagang emas kaki lima tersebar di seluruh pelosok pasar Beringharjo, di antaranya terletak di parkiran bawah bagian tengah pasar. Di tempat ini, anda dapat melakukan transaksi penjualan emas kepada pedagang emas yang mengatas namakan Persaudaraan Pedagang Emas atau Persada Emas. “Meskipun pedagang kaki lima, kami jamin transaksi di sini semuanya jujur. Berapapun ada emas, kami sanggup beli semuanya dengan harga yang pantas,” ungkap Abdul Khalik, pedagang emas kaki lima. Khalik menjelaskan jika transaksi yang dilakukan pedagang emas kaki lima sama layaknya pedagang emas di pertokoan, mulai dari penimbangan, identifikasi kualitas emas dan kemudian penawaran emas yang akan dijual. (http://www.harianjogja.com/baca/2012/06/11/ mubeng-beringharjo-jual-beli-emas-tanpa-cemas-192580) Baca Selengkapnya
  • Angkringan vs Restoran Ditinjau dari Aspek Keadilan Pajak

    Oleh Irawan Purwo Aji (Widyaiswara BDK Balikpapan)   Abstrak Sektor usaha kuliner saat ini tumbuh dengan pesat seiring perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terhadap sektor usaha kuliner dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa terdapat asas keadilan belum diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha sektor kuliner ini. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, beban pajak penghasilan sektor usaha kuliner yang menggunakan tempat usaha permanen berbeda dengan yang menggunakan tempat usaha tidak permanen atau bongkar pasang. Penulis memberikan gambaran dan simulasi penghitungan pajak penghasilan untuk masing-masing usaha tersebut. Kata kunci:Kuliner, asas keadilan, pajak penghasilan   Baca Selengkapnya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eselon I Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Direktorat Jenderal Pajak
Badan Kebijakan Fiskal
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Call Center BPPK
Easylib
Wise
Indonesia Darurat Narkoba
APBN Kemenkeu 2016